BKKBN: Keliru Jika Menganggap bahwa KB di Papua Membatasi Jumlah Penduduk

Jayapura, Jubi – Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc. mengatakan pembangunan KB di Provinsi Papua berbeda dengan daerah lain. Sebab Papua memiliki wilayah geografis yang sangat luas tetapi jumlah penduduknya sangat sedikit. Dengan adanya generasi yang lahir secara terencana, Dwi yakin anak Papua ke depan memiliki daya saing yang tinggi.

“Adalah keliru jika menganggap bahwa KB di Papua membatasi jumlah penduduk. Yang kita mau adalah pengaturan jarak kelahiran anak dengan jarak ideal 3 tahun. Tentu saja intervensi dari Pemda dengan program lain seperti Hari Pertama Kehidupan dan gerakan ASI eksklusif sangat diharapkan. Sebab hal ini akan melahirkan anak yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” tegas Dwi, Senin (31/7/2017).

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Gubernur Papua, Drs. Simeon Itlay mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua sepakat dengan komitmen BKKBN untuk tidak membatasi jumlah anak di Papua. Sebab dari sekitar 200 juta lebih penduduk di Indonesia, penduduk Papua adalah salah satu penduduk dengan jumlah yang sangat sedikit, selain Papua Barat, Maluku dan NTT.

“Saya kira kita sepakat ya bahwa di Papua jumlah anak harus lebih dari dua. KB di Papua bukan membatasi jumlah anak tetapi mengatur jumlah anak, menyiapkan generasi yang sehat dan dapat berkecukupan di bidang pangan, sandang, papan, dan bisa sekolah,” kata Itlay.

Menurut Itlay, salah satu misi Gubernur Papua adalah menyelamatkan penduduk orang asli Papua untuk keluar dari keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan dan keterisolasian. Oleh karena itu, ia berharap BKKBN bisa ikut bersinergi bagi pengembangan SDM di Provinsi Papua sejak dini.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, Ibu Yulce Wenda Enembe mengatakan, PKK dan BKKBN memiliki peran yang sama dalam membentuk keluarga Papua yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Oleh karena itu, keterlibatan stakeholder untuk mengambil peran di dalamnya sangat dibutuhkan, baik dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan OPD yang membidangi pemberdayaan ekonomi.

“Kami ingin kerjasama dengan semua pihak, mari kita sama-sama bersinergi. Dinas kesehatan sumbang apa, dinas yang urus ekonomi dan pendidikan sumbang apa, semua harus ambil peran untuk bangun keluarga Papua yang berkualitas,” kata Yulce.

Pada kesempatan itu, di hadapan pers Ibu Gubernur Papua ini juga meminta komitmen dari seluruh bupati dan walikota di Provinsi Papua untuk mendukung program PKK, terutama program dasawisma karena menjadi pilar penting pembangunan kesehatan keluarga.

“Menyikapi tingginya angka penderita kanker serviks yang dialami ibu-ibu di Papua, kami PKK Provinsi juga telah menggandeng OASE Kabinet Kerja untuk melakukan pemriksaan IVA/Papsmear, cek kesehatan terkait kanker. Ibu harus sehat biar lahirkan generasi Papua yang sehat,” tutup Yulce. (*) Reporter: Roy Ratumakin

*Sumber: Tabloid Jubi | Foto ibu dan anak di Papua/http://newsdesa.wordpress.com

newsdesa.wordpress.com