BKKBN Harus Pro Aktif Ambil Bagian dalam SDGs

30 November 2016 | admin
Berita PSKK, Kegiatan, Main Slide, Media, Pojok SDGs

Yogyakarta, PSKK UGM – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan seruan global guna mewujudkan masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh bagi manusia serta planet. Untuk itu, ada tiga elemen utama agar pembangunan berkelanjutan bisa dicapai, yakni pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan hidup. Ketiga elemen tersebut saling berkaitan dan memegang peran penting bagi kesejahteraan diri individu dan masyarakat.

Diserukan pada Oktober 2015, Pakar Kependudukan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Dr. Sukamdi, M.Sc. mengatakan, Pemerintah Indonesia terbilang agak terlambat dalam menyikapi isu SDGs, terutama yang berkaitan dengan tema kependudukan. Sebagai lembaga negara yang fokus terhadap isu kependudukan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) seharusnya pro aktif untuk mengambil bagian dalam SDGs.

Ada 17 tujuan dan 169 target yang hendak dicapai dalam SDGs. Tujuan dan target tersebut dipantau serta ditinjau menggunakan seperangkat indikator-indikator global. Indikator-indikator tersebut diturunkan atau disesuaikan lagi oleh masing-masing negara, seperti halnya yang dilakukan oleh Indonesia.

“Bappenas sudah menyusun 323 indikator nasional yang relevan dan itu penjabaran dari 220 indikator milik PBB. Nah, dimana BKKBN akan mengambil bagian? Karena ada juga isu-isu di luar domain kependudukan,” kata Sukamdi saat menerima kunjungan Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk, BKKBN yang baru, Ir. Djusni Meirida, MURP di Ruang Pertemuan II, Gedung Masri Singarimbun, Rabu (23/11).

SDGs merupakan isu yang menarik, namun menurut Sukamdi, pemerintah dalam pertemuan Panel Tingkat Tinggi yang merumuskan agenda pembangunan global pasca 2015 di Nusa Dua Bali beberapa tahun lalu belum secara eksplisit memasukkan isu-isu kependudukan ke dalam dokumen.

“Namun, setelah saya pelajari memang sudah ada beberapa indikator-indikator kependudukan yang itu merupakan domain kita. Sekarang tinggal bagaimana ini terus didorong sehingga jadi perhatian utama di dalam SDGs,” kata Sukamdi.

Sementara itu, Djusni yang hadir bersama para staf pendukung menyampaikan, beragam isu yang didiskusikan bersama para peneliti di PSKK UGM menjadi masukan berguna bagi BKKBN. Diakui, mendorong aspek penduduk agar menjadi poros utama pembangunan atau people centered development memang tidak mudah. Akan tetapi, hal tersebut perlu untuk senantiasa diupayakan, salah satunya melalui GDPBK atau Grand Design Pembangunan Berwawasan Kependudukan.

Menanggapi usulan agar BKKBN mengambil peran untuk membantu rekan-rekan di wilayah kabupaten/kota dalam menerjemahkan GDPBK, Djusni menyebut evaluasi atau reviu akan dilakukan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana SKPD di tiap-tiap daerah memahami konsep GDPBK dan mampu menurunkannya ke dalam grand design mereka yang lingkupnya lebih spesifik.

“Kita memang belum pernah melakukan evaluasi dan rencananya akan dilakukan awal tahun depan untuk melihat apakah semua sudah menggunakan GDPBK khususnya yang terkait dengan kuantitas. Melalui evaluasi itu, kita kemudian bisa mengambil strategi berikutnya seperti apa,” jelas Djusni. [] Media Center PSKK UGM.