18 Puskesmas Kota Yogyakarta Teken Janji Perbaikan Layanan

Yogyakarta, PSKK UGM – Salah satu bentuk pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan menyangkut pelayanan dasar adalah pelayanan kesehatan. Di Indonesia, Pusat Kesehatan Masyarakat atau puskesmas merupakan perwujudan dari pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bisa menjangkau masyarakat secara luas.

Berdasarkan hal itu, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta menggandeng Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada untuk melakukan studi guna memperoleh aspirasi dari masyarakat pengguna layanan puskesmas di Kota Yogyakarta. Studi ini juga bertujuan untuk menerapkan metode peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Dra. Rr. Titik Sulastri saat Lokakarya “Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Puskesmas di Kota Yogyakarta” pada hari pelaksanaan kedua (11/2) di Ruang Bulaksumur, University Club Hotel UGM. Hadir pula dalam acara tersebut, Kasubag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setda Kota Yogyakarta, Fatmah Rosyati, S.I.P., Kasubid Litbang Eksosbud Bappeda Kota Yogyakarta, Affrio Sunarno, S.Sos., Kabid Pengembangan Sumber Daya Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, Sarwanto, S.I.P., MM., Kabid Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, FX. Kuswinarto, Lembaga Ombudsman Daerah DIY, Lembaga Konsumen Yogyakarta, para kepala puskesmas serta perwakilan dari elemen masyarakat.

“Ini kegiatan pertama di Kota Yogyakarta yang terkait dengan peningkatan dan perbaikan layanan melalui survei pengaduan. Di SKPD lainnya belum kami terapkan. Kami sengaja menunjuk puskesmas sebagai yang pertama karena layanan kesehatan adalah salah satu yang utama dan mendasar,” kata Titik.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti PSKK UGM, Triyastuti Setianingrum, S.I.P., M.Sc. mengatakan, ada beberapa indikator yang digunakan di dalam survei pengaduan layanan puskemas, antara lain pelayanan tenaga medis (dokter, perawat, bidan), ketercukupan tenaga medis, pelayanan tenaga puskesmas (petugas loket pendaftaran, petugas farmasi, petugas loket pembayaran), waktu tunggu pelayanan, fasilitas, responsivitas, respon komplain, dan tingkat kepuasan secara umum.

Tidak hanya menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei pengaduan, studi ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan observasi, lokakarya melalui mekanisme diskusi kelompok terarah (FGD), dan kajian data sekunder. Untuk lokakarya, ada empat tahap yang dilakukan. Lokakarya tahap pertama dilakukan saat penyusunan instrumen. Tujuannya untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan terkait permasalahan dan kebutuhan. Lokakarya tahap kedua dilakukan saat proses verifikasi hasil survei untuk mendapatkan masukan dari pengguna layanan. Sementara lokakarya tahap ketiga dilakukan pada proses verifikasi hasil survei untuk mendapatkan masukan dari pemberi atau penyedia layanan.

“Ini adalah lokakarya keempat atau yang terakhir. Lokakarya ini merupakan tahap verifikasi data dengan menghadirkan para pengguna layanan sekaligus pemberi layanan. Harapannya, kita bersama-sama bisa menghasilkan draft janji perbaikan pelayanan di puskesmas Kota Yogyakarta,” jelas Triyas.

Lokakarya keempat dilakukan dua kali. Pada hari pertama (9/2), lokakarya menghadirkan kepala puskesmas dan perwakilan masyarakat dari sembilan unit puskesmas, seperti Umbulharjo I, Umbulharjo II, Gondokusuman I, Gondokusuman II, Danurejan I, Danurejan II, Kotagede I, Kotagede II, dan Tegalrejo. Pada hari kedua dari sembilan unit puskesmas lainnya, seperti Gedongtengen, Gondomanan, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Wirobrajan, dan Jetis.

Di dalam lokakarya ini, kepala puskesmas dan perwakilan masyarakat melakukan diskusi kelompok untuk menghasilkan inventarisasi persoalan dan kebutuhan yang terkait dengan puskesmas baik dari perspektif pemerintah maupun perspektif masyarakat. Usai diskusi, pihak-pihak terkait bersama-sama menandatangani draft janji perbaikan pelayanan sebagai salah satu wujud dari komitmen. [] Teks & Foto: Media Center PSKK UGM